Gempur86-Garut- Sejumlah organisasi wartawan bersama LSM dan Ormas, geram atas beredarnya statmen Yandri sebagai Mentri Desa (Mendes) saat rapat pembahasan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025, yang diduga melontarkan kata- kata melecehkan terhadap profesi wartawan, LSM, dan Ormas.
Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga KARABEN RI, Rasidi, beserta rekan LSM dan Ormas lainnya turut menyayangkan atas ucapan seorang pejabat kementerian terhadap profesi wartawan.
"Kami atas nama yang mewakili Lembaga-Karaben RI, selaku Ketua DPK Kota Serang Provinsi Banten turut Protes terhadap penyampaian kata yang diucapkan Yandri, selaku Menteri Desa dengan kata kata yang terkesan menghina profesi wartawan dan Lsm secara umum di publik", katanya.
Menurut Rasidi, pejabat publik semestinya lebih bijak dan mendidik, bukan malah melontarkan kata hinaan seperti yang diucapkan nya di Video yang beredar.
Terpisah, Ketua DPW PW/MOI Provinsi Jawa Barat, R. Satria Santika, juga menyampaikan bahwa perkataan Mendes tidak pantas karena bernada melecehkan sehingga harus meralat ucapannya.
"Kami harap Mendes meralat ucapanya sekaligus meminta maaf secara terbuka kepada wartawan," kata Tommy sapaan akrab Ketua DPW MOI Jabar ini, Minggu (2/1/2025).
Tommy menambahkan, profesi wartawan dijamin dan dilindungi UU Pers No.40 Tahun 1999.
"Profesi wartawan jelas badan hukumnya, tupoksinya jelas. Jadi jangan sembarangan mengomentari profesi ini, kayak enggak paham undang-undang pers," imbuhnya.
Lebih lanjut Tommy mengungkapkan, lebih baik Mendes menyoroti soal ketidakbecusan desa-desa mengelola keuangan sehingga seringkali berurusan dengan institusi atau APH di daerah.
"Harusnya yang disoroti desa-desa yang bermasalah karena tidak sedikit juga di daerah, khususnya di Kabupaten Garut ini, ada sebagian desa yang menjadi temuan institusi maupun APH tapi ujung masalahnya enggak jelas, mungkin ujungnya jadi sapi perahan." tandasnya.
(Red)
